Menanggapi protes dari CEO Toge Productions, Kris Antoni, CEO Agate, Shieny Aprilia, mengungkapkan melalui cuitannya bahwa aturan yang digugat tersebut merupakan cerminan dari International Accounting Standards (IAS 38) yang disusun oleh International Accounting Standards Board. Menurut Shieny, peraturan yang dipersoalkan tidak dibuat secara asal. Ia menambahkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 telah dirancang dan disesuaikan dengan standar internasional.
Dalam salah satu cuitannya, Shieny bahkan menegaskan:
Aturan yang lu protes ini bukan karangan orang Indonesia yang asal-asalan — PSAK 19 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah cerminan dari International Accounting Standards (IAS 38). Standar internasional, bukan “aturan yg dibuat2” seperti yang lu tweet.
Dalam hal ini, Shieny menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah dinilai sudah sejalan dengan arah dan tujuan pengembangan industri game Indonesia. Menurutnya, adopsi standar internasional tersebut justru dapat mendorong industri game nasional naik ke tingkat yang lebih maju dan kompetitif.
Namun, cuitan tersebut kembali direspons oleh Kris. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan PSAK 19 maupun IAS 38. Menurut Kris, terdapat oknum yang menggunakan kedok aturan untuk tujuan yang tidak semestinya. Untuk memperjelas pernyataannya, ia turut membagikan tangkapan layar berisi kesaksian dari salah satu pihak di Agate.
Dalam tangkapan layar itu dijelaskan bahwa meskipun perusahaan menggunakan skema CAPEX (capital expenditure) yang diamortisasi, tidak semua gaji karyawan dimasukkan sebagai CAPEX. Disebutkan pula bahwa hanya proyek yang telah memasuki tahap produksi yang mulai dikategorikan sebagai CAPEX, sementara dukungan tim tertentu tidak termasuk di dalamnya.
Pendiri Agate, Arief Widhiyasa, turut menambahkan bahwa informasi dalam tangkapan layar yang diunggah Kris merupakan dampak dari biaya pengembangan produk berbasis CAPEX yang diamortisasi pada tahun berjalan.
Dari dialog antara para pelaku industri game Indonesia tersebut, diharapkan polemik mengenai amortisasi ini dapat menjadi perhatian bersama, baik bagi pemerintah maupun para pelaku industri, agar tercipta kejelasan dan kepastian dalam penerapan kebijakan keuangan di sektor game nasional.
