Dalam cuitan di akun X miliknya, CEO Toge Productions, Kris Antoni, mengeluhkan persoalan birokrasi dan perpajakan di Indonesia. Ia bahkan memberikan ultimatum kepada otoritas terkait dengan menyatakan kemungkinan memindahkan studionya ke luar negeri.
Pada hari ini (25/2/26), Kris mengungkapkan adanya tindakan dari otoritas pajak yang dilakukan tanpa pemberitahuan serta tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut tidak mencerminkan apresiasi terhadap upayanya membangun dan memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun terakhir.
Ia menuliskan:
Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat2 membuat gw semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain.
Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I’ve tried my best.
Dalam cuitan lanjutan, Kris juga menyoroti praktik perpajakan terkait amortisasi biaya pengembangan. Ia memperingatkan studio game lain agar berhati-hati jika menghadapi tuduhan kurang bayar pajak dengan alasan biaya gaji karyawan selama masa pengembangan wajib diamortisasi.
Apabila ada studio game yg tiba2 ditodong kurang bayar dengan alasan biaya gaji karyawan selama development wajib diamortisasi, padahal kalian tidak pernah melakukan atau memenuhi syarat untuk mengajukan kapitalisasi biaya development, jangan mau.
Amortisasi biaya pengembangan merupakan praktik akuntansi di mana perusahaan perangkat lunak dapat mengkapitalisasi biaya pengembangan, lalu membebankannya secara bertahap sepanjang masa pakai produk. Namun, praktik ini hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah mengajukan dan memenuhi prosedur yang berlaku.

Menurutnya, penerapan kebijakan pajak secara agresif seperti ini berpotensi tidak membantu pertumbuhan industri game Indonesia, melainkan justru mematikannya secara perlahan. Interpretasi pajak tersebut dinilai dapat melumpuhkan studio dengan margin laba bersih kecil melalui tagihan pajak besar yang muncul secara tiba-tiba.

Selain berdampak negatif terhadap ekosistem industri game nasional, situasi ini juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang berbahaya, tidak hanya bagi industri game, tetapi juga bagi sektor industri kreatif secara keseluruhan.

