Penutupan mendadak Concord rupanya tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan pemain, tetapi juga menggema hingga ke ruang sidang House of Commons Inggris. Kasus ini dijadikan contoh nyata dalam perdebatan tentang perlunya perlindungan konsumen yang lebih kuat serta upaya pelestarian game digital di negara tersebut.
Dalam sesi debat yang digelar pekan ini, sejumlah anggota parlemen menyoroti lemahnya perlindungan terhadap pemain ketika sebuah game dihentikan secara sepihak oleh penerbit. Salah satu anggota menyebut Concord, game yang dirilis untuk PlayStation 5 dan PC pada Agustus 2024, sebagai contoh paling relevan. Setelah peluncurannya yang gagal menarik pasar, Sony Interactive Entertainment memutuskan menutup layanan game tersebut dan mengembalikan semua pembelian yang telah dilakukan para gamers. Namun, langkah semacam ini disebut bukan praktik umum di industri.
“Saya yakin rekan-rekan setuju, publisher harus bertanggung jawab jika tidak menjelaskan berapa lama sebuah game akan bertahan saat dijual. Karena itu, saya mendukung penguatan perlindungan konsumen melalui Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 yang telah berlaku tahun ini,” ujar anggota parlemen tersebut. Ia menegaskan, regulasi itu mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi jelas dan akurat kepada konsumen, termasuk soal umur dan fungsi produk digital.
Selain Concord, nama-nama lain seperti The Crew dan Anthem turut disebut dalam perdebatan. Server Anthem bahkan dijadwalkan ditutup pada akhir 2025, memperkuat kekhawatiran soal hilangnya akses pemain terhadap produk digital yang sudah mereka beli.
Debat ini dipimpin oleh Ben Goldsborough, anggota parlemen yang membawa isu dari gerakan konsumen Stop Killing Games. Dalam pernyataannya, Goldsborough menekankan bahwa penutupan sepihak game tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga emosional bagi pemain.
“Pemain menginvestasikan lebih dari sekadar uang. Mereka menanamkan waktu, tenaga, imajinasi, bahkan persahabatan di dalamnya. Saat game ditutup tanpa pemberitahuan, semua itu hilang begitu saja,” kata Goldsborough.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi pendanaan dan dukungan institusional untuk melestarikan game-game penting sebagai bagian dari warisan budaya digital Inggris. “Ini soal keadilan, tanggung jawab, dan pelestarian kreativitas. Kita seharusnya bangga memiliki warisan budaya yang hidup di dunia digital,” tambahnya.
Namun, tak semua anggota parlemen sependapat. Sebagian menilai perlu ada batasan antara tanggung jawab penerbit dan kewajiban pemerintah dalam upaya pelestarian. Meski begitu, beberapa pihak menegaskan pentingnya “keadilan alami”, jika seseorang telah membeli produk, maka mereka seharusnya dapat terus menggunakannya selama yang mereka mau.
Terlepas dari diskusi panjang dan dukungan luas terhadap posisi pro-konsumen, pemerintah Inggris menyatakan belum memiliki rencana untuk mengubah undang-undang perlindungan konsumen yang ada. Sikap ini kontras dengan sentimen sebagian besar anggota parlemen yang menilai perlindungan pemain game digital perlu diperkuat, terutama di tengah meningkatnya tren game live service yang bergantung sepenuhnya pada server penerbit.
